H. Wahyu Wibisana: Dukung Program Kementan, Swasembada Pangan adalah Pilar Kedaulatan Indonesia

Papua, Ketahanan Pangan Nasional, dan Tanggung Jawab Bersama Membangun Bangsa

Perdebatan yang muncul pasca penayangan film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita telah membuka ruang diskusi mengenai pembangunan sektor pangan nasional di Papua Selatan. Film tersebut menyoroti isu lingkungan, tanah adat, dan dampak sosial pembangunan. Namun dalam negara demokrasi dan negara hukum, setiap kebijakan publik harus dinilai secara objektif berdasarkan fakta, data, serta kerangka hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan persepsi, opini, atau narasi yang belum terverifikasi.

Ketahanan pangan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Di tengah ancaman krisis pangan global, perubahan iklim, serta ketidakpastian ekonomi dunia, Indonesia dituntut memiliki kemampuan memproduksi pangan secara mandiri guna menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks tersebut, berbagai program yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, patut mendapatkan apresiasi. Berbagai langkah percepatan produksi pangan, optimalisasi lahan pertanian, modernisasi alat dan mesin pertanian, peningkatan indeks pertanaman, penguatan irigasi, hingga pengembangan kawasan pangan strategis telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Keberhasilan menjaga ketersediaan beras nasional, peningkatan produksi sejumlah komoditas strategis, perluasan pemanfaatan lahan produktif, serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan menjadi bagian dari capaian yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Program pompanisasi, cetak sawah, optimalisasi lahan rawa, serta mekanisasi pertanian juga menjadi langkah nyata dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian nasional.

Meski demikian, pembangunan tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial. Aspirasi masyarakat adat, perlindungan lingkungan hidup, kepastian hukum atas hak-hak masyarakat, serta keterlibatan warga dalam proses pembangunan tetap harus menjadi perhatian utama. Pembangunan yang berhasil bukan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat.

H. Wahyu Wibisana, SE, Ketua Harian Mabes Laskar Merah Putih, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan rakyat dan kemajuan bangsa.

"Dukungan terhadap program swasembada pangan merupakan bentuk dukungan terhadap masa depan Indonesia. Apa yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Bapak Andi Amran Sulaiman telah menunjukkan arah yang jelas dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun kami juga berpandangan bahwa seluruh program harus dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, penghormatan terhadap hukum, perlindungan masyarakat, dan dialog yang konstruktif. Jangan sampai ruang publik dipenuhi informasi yang tidak berdasar, provokasi, maupun hoaks yang dapat mengaburkan tujuan besar pembangunan nasional," ujar H. Wahyu Wibisana, SE.

Sudah saatnya seluruh elemen bangsa melihat persoalan ini secara jernih. Kritik yang konstruktif perlu dihargai sebagai bagian dari demokrasi, namun keberhasilan yang telah dicapai pemerintah juga harus diakui secara objektif. Indonesia membutuhkan keseimbangan antara pembangunan, perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan nasional.

Pada akhirnya, swasembada pangan bukan semata target pemerintah, melainkan kebutuhan bangsa. Ketika pangan terjamin, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan rakyat meningkat, maka cita-cita mewujudkan Indonesia yang mandiri, kuat, dan berdaulat akan semakin nyata.